Sigli,haba RAKYAT I Wakil Bupati Pidie Alzaizi mengikuti Rapat Kerja, RDP, dan RDPU Komisi II DPR RI secara virtual, Kamis (30/7/2026). Rapat membahas penguatan kapasitas fiskal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Turut mendampingi Sekda Drs. Samsul Azhar, Kepala Bappeda Edy Saputra, S.IP., M.M., Kepala BPKK Teuku Hendra Hidayat Yoga, S.STP., M.Ec.Dev., serta pejabat terkait lainnya.
Rapat yang diikuti secara virtual dan dipusatkan di Gedung Nusantara DPR RI ini juga diikuti Mendagri, Ketua APKASI, APPSI, APEKSI, serta kepala daerah se-Indonesia.
3 isu Strategis Jadi Fokus:
- Kebijakan Remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah
- Sistematika Dana Bagi Hasil (DBH)
- Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam kesimpulannya, Komisi II mendorong 3 hal penting:
Pertama: evaluasi kebijakan remunerasi kepala daerah agar lebih adil dan proporsional. Penilaiannya harus lihat beban tugas, kinerja, kondisi daerah, dan kemampuan fiskal.
Kedua: evaluasi formula DBH. Harus memperhatikan daerah penghasil SDA, daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan daerah dengan fiskal rendah. Pemerintah juga diminta mempercepat penyaluran kurang bayar DBH 2026 agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terhambat.
Ketiga: penguatan kemandirian fiskal daerah. Caranya lewat optimalisasi aset, digitalisasi pendapatan, penguatan BUMD, pengembangan sektor unggulan, dan iklim investasi kondusif.
Momentum Bagi Pidie
Bagi Pemkab Pidie, forum ini jadi momentum penting mengikuti arah kebijakan pusat sekaligus memperkuat koordinasi memperjuangkan kepentingan daerah.
โKeikutsertaan ini menunjukkan komitmen kami memastikan kebijakan fiskal nasional bisa mendukung pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pidie,โ ujar Wabup Alzaizi.(AA/hR)
Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT |
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
