Sigli,haba RAKYAT | Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 2024 Kabupaten Pidie bertemakan” Kolaborasi Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem” diselenggarakan di aula Kantor Bappeda Pidie, Jum’at (13/09/2024).
Rakor ini dibuka oleh Pj Bupati Pidie, Drs. Samsul Azhar, dan didampingi oleh Sekda Pidie, Jufrizal, S.Sos., M.Si., Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ir. H. Tarmizi, Kepala Bappeda Pidie, H. Isnaini Ibrhim, S.T., M.Si., serta dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah, dan seluruh Stakeholder terkait.
Dalam pengarahannya, Pj Bupati Pidie menyampaikan, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, disebutkan bahwa dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi, Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Peningkatan pendapatan masyarakat, dan Penurunan jumlah kantong kantong kemiskinan.
Pemerintah Kebupaten Pidie terus berupaya agar semua keluarga miskin bisa terangkat taraf hidupnya, dan berusaha menurunkan angka kemiskinan. Upaya ini dilakukan melalui program program penguatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
“Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan semua stakeholder. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan kita tidak bisa bekerja sendiri- sendiri, semua pihak harus ikut aktif dan bersinergi bersama- sama dalam penanggulangan kemiskinan”, pinta Pj Bupati.
Melalui Rapat Koordinasi TKPKD Tahun 2024 ini, Pj Bupati juga mengingatkan seluruh Perangkat daerah dalam penanggulangan kemiskinan harus membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Pidie, H. Isnaini Ibrahim, selaku Ketua Panitia Pelaksana kegiatan menyampaikan, bahwa TKPKD mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
Dijatakan juga, Rakor ini dalam rangka Sinergi program penanggulangan kemiskinan lintas perangkat daerah dan dengan lembaga pemerintah lainnya untuk terus menurunkan angka kemiskinan dengan memacu pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pidie.
“Tingginya angka kemiskinan di Pidie, salah satunya disebabkan karena lemahnya kolaborasi stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan di atas diperlukan Kolaborasi Stakeholder Dalam Perencanaan Pembangunan Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Pidie, yang menitikberatkan pada pentingnya kolaborasi antara semua stakeholder”, demikian H. Isnaini Ibrahim dalam penyampaiannya pada Rakor tersebut.(AA/hR)
