DAERAH  

Begini Tanggapan Haji Uma, Terkait Keuchik di Aceh Ikut Bimtek ke Bandung

Anggota DPD RI asal Aceh H, Sudirman alias Haji Uma. Senin (26/6/photo/Ist)

Jakarta, haba RAKYAT | Sejumlah aparatur desa disetiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur akan mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) ke Bandung Jawa Barat pada bulan Juli nanti. Hal itu dipaparkan anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman sapaan akrab Haji Uma berdasarkan laporan dari masyarakat.

Kita mendapat laporan dari masyarakat terkait rencana bimtek aparatur desa di Aceh Timur yang akan dilaksanakan di Bandung. Sepertinya para keuchik (kepala desa) mendapat tekanan dari pihak tertentu untuk harus ikut bimtek tersebut”, sebut Haji Uma, Senin (26/6/2023).

Dalam keterangan tertulis kepada media ini Haji Uma menyebutkan, “Bimtek tersebut dilaksanakan oleh lembaga Anak Bangsa Bersatu yang beralamat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara”

Setiap peserta bimtek dibebankan biaya sebesar Rp 15 juta rupiah. Hal itu sesuai edaran yang dikirimkan kepada Keuchik melalui WAG di Kecamatan Madat dan Ranto Peurelak serta beberapa kecamatan lain nya di Aceh Timur,” beber Haji Uma.

Haji Uma yang selama ini dikenal gencar bersuara terkait masalah bimtek ke luar daerah, menyatakan telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) kantor perwakilan provinsi Aceh.

Kita telah berkoordinasi dengan BPK RI kantor perwakilan Aceh terkait hal ini yang ditanggapi dengan rencana pemeriksaan semester II BPK di Aceh”, ungkap Haji Uma dengan tegas.

Haji Uma juga merasa perlu ada proses penyelidikan terhadap lembaga yang melaksanakan bimtek. Siapa dalang nya dibelakang lembaga tersebut?

Seperti diketahui, pelaksanaan bimtek aparatur desa di luar Aceh telah menjadi sorotan publik. Karena dianggap tidak tepat sasaran, tidak efisien serta kurang dapat dipertanggung-jawabkan. Bahkan dipandang hanya menguras dana desa.

Bahkan sebelumnya, Pejabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki juga ikut menyoroti persoalan pelaksanaan bimtek keluar daerah, namun terkesan terabaikan.

Namun patut disayangkan, pelaksanaan bimtek keluar daerah yang kontradiksi dengan prinsip efisiensi anggara dana desa tetap masih berlangsung, tandasnya.

(rilis/Raz/hR)