Sigli,haba RAKYAT I Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Pidie, Senin (16/12/2024) menggelar Rapat Orientasi/Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda Pidie ini dibuka langsung oleh Pj. Bupati Pidie, Drs. Samsul Azhar, dan turut didampingi oleh Pj. Sekda, Jufrizal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Bappeda, H. Isnaini Ibrahim, S.T., M.Si.
Mengawali sambutan dan arahannya, Pj Bupati Pidie mengatakan, bahwa sebagaimana amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan pada pasal 74 dinyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
“Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan”, ucap Pj. Bupati.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya strategis dan penting dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan penyamaan persepsi perencanaan pembangunan daerah untuk pencapaian target- target yang telah kita rencanakan bersama dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah, imbuhnya.
Pelaksanaan rapat orientasi pada hari ini agar tetap berpedoman pada tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pidie yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pidie Tahun 2023-2026.
“Rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPK Tahun 2026 sudah tentu harus selaras dan sejalan dengan tujuan dan sasaran tersebut”, ujarnya.
Sebagaimana kita maklumi bersama, sambung Pj. Bupati, dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kita semua dapat menyikapi permasalahan ini dengan menyusun rencana kerja SKPK yang lebih komprehensif dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia secara optimal, efisien dan efektif.
Ia juga menuturkan, bahwa penyusunan anggaran pemerintah yang tepat adalah proses yang kompleks dan memerlukan perhatian yang cermat. Dengan mengikuti langkah- langkah yang sistematis dan menerapkan strategi yang efektif, pemerintah dapat menghasilkan anggaran yang tidak hanya mencerminkan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.
SKPK dituntut untuk cermat dalam alokasi dan penggunaan anggaran agar benar-benar dapat dimanfaatkan sesuai dengan prioritas yang tepat menurut kondisi, potensi dan kebutuhan daerah.
Selain itu, kata Pj. Bupati, SKPK harus memiliki inovasi dalam menggali dan memanfaatkan segala potensi sumber pembiayaan, baik melalui APBN, APBA, APBK, maupun swasta dan masyarakat.
Analisis yang mendalam terhadap setiap tahap proses penyusunan perencanaan dan penganggaran akan membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan mendorong partisipasi publik yang lebih besar.
“Dengan demikian, anggaran yang disusun dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”, demikian harapan Pj. Bupati Pidie, dalam sambutan dan arahannya.
Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Bappeda, H. Isnaini Ibrahim, yang juga Ketua Panpel kegiatan tersebut menyampaikan, bahwa forum tersebut pada hakekatnya dilaksanakan dalam rangka untuk penyamaan persepsi, optimalisasi, sinergitas, konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, tujuan, sasaran, prioritas program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan Kabupaten Pidie sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing- masing SKPK.
Kata Ketua Panpel, forum ini direncanakan dilaksanakan 1 hari, yang dibagi dalam beberapa sesi, dimana pada Sesi awal diisi dengan acara pembukaan yang didalamnya meliputi sambutan, arahan dan bimbingan dari Pj. Bupati Pidie, Drs. Samsul Azhar.
Untuk Sesi kedua presentasi Kepala Bappeda Kabupaten Pidie dan Penjelasan Teknis Perencanaan. Dan pada sesi terakhir tanya jawab serta sumbang pemikiran dari seluruh stakeholders.
Adapun jumlah peserta yang diundang, sebut H. Isnaini Ibrahim, mencapai 122 orang, yang diantaranya terdiri dari para Asisten, para Kepala SKPK dan para Pejabat yang membidangi program di masing- masing SKPK.
Sedangkan biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada APBK Pidie Tahun Anggaran 2024 melalui DPA Bappeda Kabupaten Pidie, lapor Ketua Panpel, pada acara yang turut dihadiri para Staf Ahli, Asisten, SKPK, Instansi Vertikal, Sekretaris DPRK, MPU, MPD, MAA, Baitul Mal, juga para Kabag dan Camat dalam Kabupaten Pidie.
Pada kesempatan itu, H. Isnaini Ibrahim juga menyampaikan terimakasih yang sebesarnya kepada seluruh Anggota Panpel yang telah bekerja maksimal, serta kepada pihak- pihak lain yang telah berperan aktif dalam memberikan berbagai kontribusi positif sehingga terwujudnya kegiatan tersebut.
“Semoga partisipasi kita semua nantinya mampu melahirkan hasil Rapat Orientasi/Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pidie Tahun 2026 yang lebih bermakna dan bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan daerah”, ucap Ketua Panpel, H. Isnaini Ibrahim diakhir laporannya.(AA/hR)
