Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu bersama Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga, saat menghadiri rapat paripurna DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang digelar di ruang sidang DPRD Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok. Foto : Rahmat Nduru/haba RAKYAT
TAPANULI SELATAN -haba RAKYAT l Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Selasa (22/7/2025) di ruang sidang DPRD Tapsel, Jalan Prof. Lafran Pane, Sipirok.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Rahmat Nasution beserta Wakilnya Borkat dan dihadiri 26 anggota dewan. Juga dihadiri Wakil Bupati Tapsel Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekretaris DPRD, Plh. Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, camat, dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Tapsel.
Dalam sambutannya, Bupati Gus Irawan menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan tahap krusial dalam menentukan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan, sekaligus menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih.
“RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen strategis yang tidak hanya menjadi pedoman teknokratis, tetapi juga bagian dari sistem perencanaan nasional. Visi kami adalah Tapanuli Selatan yang maju dan berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujar Gus.
Ia menyebutkan lima misi utama atau “panca cita” akan menjadi landasan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Lebih jauh, Gus menyoroti adanya pergeseran paradigma perencanaan dan penganggaran di daerahnya. Jika sebelumnya anggaran mengikuti struktur organisasi atau money follow function, maka ke depan pendekatan akan beralih ke money follow program dimana setiap rupiah dalam APBD diarahkan untuk program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak lagi bersifat birokratis dan sektoral, melainkan berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
RN/hR
