Langsa, haba RAKYAT | Warga Gampong Sungai Pauh Tanjung Kecamatan Langsa Barat, meminta kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) untuk mengaudit dugaan kegiatan fiktif Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2022, pada beberapa item yang diduga dilakukan oleh oknum pemerintah gampong setempat. Rabu (15/2/2023).
Raja Syahputra, Bambang beserta sejumlah warga setempat kepada media menuturkan, akibat adanya dugaan mark-up kegiatan proyek fiktif di Gampong Sungai Pauh Tanjung. Padahal dana desa tersebut di peruntukan dari APBN untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat gampong.
Secara terperinci, warga menerangkan dugaan proyek dan kegiatan fiktif yang di biayai dari dana ADD tahun anggaran 2022 diantaranya, pengadaan alat produksi ketahanan pangan, untuk belanja 2 unit mesin kukur kelapa Rp,3 juta, pengadaan ternak ketahanan pangan, belanja ternak sapi 3 ekor sebesar Rp.27 juta dan ternak kambing 40 ekor sebesar Rp.72 juta.
Selanjutnya, untuk belanja kegiatan ketahanan pangan bioflog satu paket dengan angggaran Rp,23 juta. Sedangkan kegiatan pemanfaatan lahan dan hidroponik sebesar Rp Rp ,40.380.400. Begitu juga, anggaran untuk pemuda, anggaran PAUD, BUMG, dana PKK dan sejumlah anggaran kegiatan lainnya.kegiatan-kegiatan tersebut yang kami duga Fiktif, tukas Raja.
Persoalan adanya dugaan kegiatan fiktip berawal dari rapat Pemuda Gampong setempat pada hari Senin (23/2/2023), selanjutnya pada hari Rabu tanggal, 15-2-2023, dimana sejumlah pemuda warga Gampong setempat mendatangi Kantor Geuchik untuk melihat dan mempertanyakan wujud kegiatan tersebut, namun pada saat itu Geuchik belum dapat memperlihatkan kegiatan tersebut, hingga nyaris bentrok antara warga dan Aparatur desa setempat.
Dari sejumlah item tersebut banyak sekali terdapat kejanggalan yang diduga sarat dengan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Adapun dana yang dikucurkan setiap tahunnya oleh di , penggunaan dana tersebut itu tidak pernah di musyawarahkan dengan masyarakat baik itu perencanaan dan realisasi anggaran.
Kami menduga dana yang dikucurkan oleh pemerintah tersebut di musyawarah bersama keluarga geuchik dan kelompoknya dan oknum tuha peut. karena, geuchik menempatkan keluarganya dalam sejumlah struktur perangkat Gampong, seperti Kaur Keuangan Desa dan Kaur Kesra, sebut sejumlah warga.
Sementara Geuchik Muklis Saputra, Ketua Tuha Peut Muktar Ali didampingi anggotanya Janul Ilham, SH , dan Imum Dusun Tgk Muhammad ketika dikonfirmasi sejumlah profesional Media membenarkan kejadian tersebut, persoalan kecil dengan segelintir warga itu sudah selesai.
Sementara ketua Taha peut, kami juga tidak tahu persoalan ini bisa mencuat, kami juga tidak tahu berapa nilai anggaran, dan dimana kegiatan nya, kami juga tidak menerima aliran dana tersebut, tandas Tuha Peut.
Lanjutnya ,Muklis, jadi terkait sejumlah program gampong sengaja kita tidak kita beritahukan kepada masyarakat khawatir terjadi kesenjangan di gampong. Memang benar sejumlah program ketahanan pangan untuk tahun 2022 belum terealisasi semua karena ada sesuatu hal.
Untuk pengadaan ternak ketahanan pangan, belanja ternak sapi 3 ekor, itu sudah ada saya letakkan di Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota, untuk kambing berjumlah 40 ekor baru ada 15 ekor saya letakkan di Gampong Kappa Kecamatan Langsa Timur.
Sedangkan, untuk belanja kegiatan ketahanan pangan bioflog satu paket dengan angggaran Rp23 juta dan kegiatan pemanfaatan lahan hidroponik sebesar Rp40.380.400 di ADD tahun 2022 memang belum terealisasi, terkait masalah ini saya bertanggung jawab, jelas Muklis Saputra.(HR 02)
