Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), mengelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2025 bersama Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edi Waluyo dari Fraksi PAN, di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat. Foto : Beddi Rizal/haba RAKYAT.
LAMPUNG SELATAN – haba RAKYAT l Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan didesak untuk lebih serius memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025
Desakan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan, Edi Waluyo dari Fraksi PAN, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat, Selasa (15/7/2025).
Edi menyoroti keluhan masyarakat yang selama ini disampaikan terkait kondisi memprihatinkan sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Desa Purwodadi, Kecamatan Way Sulan, yang mengalami kerusakan cukup parah.
“Beberapa sekolah dasar di Purwodadi, kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitasnya rusak, atap bocor, dan tidak nyaman untuk proses belajar-mengajar. Kami minta ini menjadi perhatian serius dalam perubahan anggaran,” tegas Edi.
Selain sektor pendidikan, kerusakan jembatan Way Galih yang berada di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, juga menjadi sorotan. Jembatan tersebut merupakan penghubung vital antarwilayah yang kini kondisinya menghambat mobilitas warga dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.
“Kami tidak ingin anggaran perubahan hanya fokus pada hal-hal administratif. Infrastruktur dasar seperti jembatan yang rusak harus segera diperbaiki demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga,” ujar Edi Waluyo.
Menanggapi desakan tersebut, perwakilan dari TAPD menyampaikan bahwa semua usulan dari DPRD akan diterima dan diverifikasi berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami akan melakukan pengecekan langsung dan mengkaji sejauh mana tingkat urgensinya. Prinsipnya, kami terbuka terhadap usulan DPRD, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat,” ujar perwakilan TAPD.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD Perubahan. Meskipun demikian, pemerintah daerah akan berupaya melakukan penyesuaian anggaran agar kebutuhan prioritas tetap dapat terakomodasi.
“Insyaallah, akan kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun ini,” tambahnya.
Rapat pembahasan ini menunjukkan sinergi yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan bahwa APBD Perubahan benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan infrastruktur pedesaan yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup warga.
BR/hR
