Sigli,haba RAKYAT I Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, pada 26 November 2025 lalu, menimbulkan dampak serius terhadap sektor kelautan dan perikanan. Seluas 1.794 hektar tambak dilaporkan rusak, disertai kerusakan infrastruktur pendukung.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pidie mencatat, selain tambak, banjir juga merusak pintu air, saluran perikanan, serta jalan produksi tambak. Kerusakan tersebut berdampak langsung pada terhentinya aktivitas budidaya dan distribusi hasil perikanan.
Banjir melanda sejumlah sentra perikanan utama, antara lain Kecamatan Glumpang Baro, Kembang Tanjong, Simpang Tiga, disamping itu di Kecamatan Muara Tiga, Batee, Pidie, dan Kota Sigli juga terdampak luapan banjir berturut-turut sejak tahun 2023.
Kawasan-kawasan ini selama ini menjadi basis utama produksi perikanan budidaya air payau di Kabupaten Pidie.
Kepala DKP Kabupaten Pidie, Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev., mengatakan, kerusakan tambak dan infrastruktur pengairan menyebabkan pembudidaya kehilangan satu hingga dua siklus produksi.
“Dampak banjir ini tidak hanya merusak fisik tambak, tetapi juga memutus mata pencaharian masyarakat pesisir. Banyak pembudidaya terpaksa menghentikan usaha karena sistem pengairan rusak dan benih hanyut,” ujar Safrizal.
Ia menjelaskan, kerugian mencakup kerusakan sarana prasarana, hilangnya potensi panen, serta biaya pemulihan yang harus ditanggung pembudidaya dalam waktu singkat.
“Banjir tersebut menimbulkan tekanan sosial ekonomi bagi ribuan keluarga pembudidaya dan pekerja tambak. Terhentinya produksi berdampak pada penurunan pendapatan harian, meningkatnya kerentanan ekonomi rumah tangga pesisir, serta terganggunya rantai pasok perikanan lokal,” ungkap Kepala DKP, Safrizal.
Sejumlah pembudidaya mengaku kesulitan memulai kembali usaha karena keterbatasan modal, rusaknya tanggul tambak, serta kebutuhan perbaikan pintu air dan saluran yang memerlukan biaya besar.
Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melakukan verifikasi lapangan untuk validasi data sektor perikanan budidaya terdampak banjir.
Direktur Rumput Laut DJPB KKP-RI Ir. Nono Hartanto, M.Aq menyatakan siap memberikan dukungan pemulihan sektor perikanan di wilayah terdampak banjir.
Dukungan tersebut meliputi rehabilitasi tambak, bantuan sarana dan prasarana budidaya, agro input, serta pendampingan teknis bagi pembudidaya terdampak.
“KKP akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan pemulihan pascabencana, termasuk mendorong rehabilitasi tambak dan penguatan ketahanan usaha pembudidaya,” kata Nono Hartanto.
Selain pemulihan jangka pendek, KKP juga mendorong penguatan kebijakan mitigasi bencana di kawasan sentra perikanan, seperti perbaikan tata kelola drainase, peningkatan kualitas tanggul dan pintu air, serta integrasi mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan perikanan daerah.
Perlu diketahui, Pemerintah Kabupaten Pidie saat ini sedang menyusun rencana aksi pemulihan terhadap dampak bencana hidrometeorologi Sumatera, yang akan diajukan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah Pusat.
Rencana tersebut termasuk mencakup rehabilitasi infrastruktur tambak serta penguatan sistem mitigasi banjir untuk mengurangi risiko kerugian serupa di masa mendatang.
Pemkab Pidie berharap percepatan pemulihan dapat segera direalisasikan agar aktivitas budidaya kembali berjalan normal dan sektor kelautan tetap menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat pesisir Aceh.(AA/hR)
Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT |
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
