Ratusan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Langsa mengelar aksi demo dan protes sejumlah permasalahan yang ada di Kota Langsa, yang diakhiri pembakaran ban oleh pendemo yang di gelar di Kantor PLN Kota Langsa, hingga berakhir di depan pintu keluar Kantor Pemko Langsa, pada Kamis (24/4/2025). Foto : Sara/haba RAKYAT.
LANGSA – haba RAKYAT l Ratusan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Langsa mengelar aksi demo dan protes sejumlah permasalahan yang ada di Kota Langsa, mulai pengadaan pembelian mobil dinas baru Pemerintah Kota (Pemko) Langsa, dan segera menyelesaikan konflik internal DPRK Kota Langsa, serta tuntutan transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di PLN Langsa. Demo yang gelar di Kantor PLN Langsa, hingga berakhir dihalaman Kantor Pemko Langsa, pada Kamis (24/4/2025).
Ketua Umum HMI Cabang Langsa Abdi Maulana dalam orasinya menyampaikan, rencana Pemko Langsa dalam pembelian mobil dinas baru dengan biaya miliaran rupiah tahun 2025, sangat melukai hati masyarakat Kota Langsa.
Mereka menilai Pemko Langsa mengambil keputusan yang kurang tepat, dikarenakan tengah berlangsung konflik internal di DPRK Kota Langsa, katanya.
Disini Pemko Langsa mengambil keputusan kurang tepat, sehingga penggunaan anggaran Pemko Langsa tidak tepat sasaran, dan bukan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Aksi pengunjuk rasa mengecam keras atas rencana Pemko Langsa dalam pengadaan pembelian mobil dinas baru tersebut, aksi pengujuk rasa meminta segera agar Pemko Langsa membatalkan pengadaan pembelian mobil dinas baru tersebut.
Lebih lanjut, aksi pengujuk rasa juga menyamati permasalahan gaji perangkat gampong di 66 Desa Kota Langsa yang sampai saat ini belum dibayar, masih menunggak hingga empat bulan lamanya, dan Pemko Langsa baru membayar hanya satu bulan.
Aksi pengujuk rasa juga mendesak untuk memperioritaskan penyelesaian pembayaran tunggakan gaji perangkat gampong di 66 desa dalam wilayah Kota Langsa, dalam salah satu poin tuntutan mereka yang disuarakan aksi pengujuk rasa.
Pendemo mendesak segera Penjabat Wali Kota Langsa segera angkat kaki dari Kota Langsa, karena diduga terindikasi terlibat dalam polemik roda organisasi Pemerintah Kota Langsa, demi meraup keuntungan pribadi maupun segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab, sebut aksi pendemo.
Mereka juga meminta konflik Internal DPRK Kota Langsa segera diselesaikan jangan sampai berlarut-larut.
Aktivis HMI Cabang Langsa juga menggelar aksi demo di depan Kantor DPRK Kota Langsa, mendesak pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan masalah pelantikan Walikota dan Wakil Wakil Kota terpilih sampai saat ini belum juga dilantik, akibat konflik internal di DPRK Kota Langsa.
Aksi pendemo menuntut polemik permasalahan yang terjadi di legislatif maupun eksekutif berimbas pada kemaslahatan masyarakat Kota Langsa. Sebab itu aksi meminta permasalahan itu segera cepat diselesaikan.
Pendemo dalam orasinya juga mengatakan, DPRK Kota Langsa terindikasi sudah berkhianat kepada rakyat, dan melanggar janji-janji serta sumpahnya.
Dari dampak konflik internal DPRK itu sendiri mengakibatkan DPRK Kota Langsa kehilangan fungsi sebagai kontrol pada penggunaan anggaran Pemko Langsa, kata pendemo.
Dalam hal ini, aksi demo HMI mengecam tiga Fraksi DPRK Kota Langsa yakni, Partai Aceh, Partai Keadilan Sejahtera, dan Gerhana segera menyelesaikan penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Mereka juga meminta, agar pihak DPRK Kota Langsa dapat memaksimalkan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta perannya dalam mengontrol anggaran Pemko Langsa demi kepentingan masyarakat banyak, serta hal lainnya demi kelancaran roda pemerintahan Kota Langsa, khususnya pelantikan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Wakilkota Langsa terpilih pada pesta demokrasi lalu.
Sebelum aksi ujuk rasa HMI Cabang Langsa digelar di DPRK Kota Langsa dan Pemko Langsa, mereka juga melakukan unjuk rasa di depan Kantor PLN Kota Langsa, menuntut transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di PLN Langsa.
Dalam aksi mereka di Kantor PLN Kota Langsa, pendemo mendesak PLN Langsa memberikan kompensasi kepada masyarakat atas pemadaman listrik yang sering terjadi sewaktu di bulan Ramadhan lalu.
Sara/hR
