DAERAH  

LANA Soroti PKAB dan Perayaan HUT Meulaboh Picu Pelanggaran Syariat, Minta Pemerintah Lebih Ketat Awasi Kegiatan

Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) menyoroti acara pembukaan pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB), yang dinilai memunculkan sejumlah pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam. Foto : Ist/Mardi/haba RAKYAT.

MEULABOH – haba RAKYAT l Lembaga Aspirasi Nasional Atjeh (LANA) menyoroti pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh Barat (PKAB) yang dinilai memunculkan sejumlah pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam.

Acara pembukaan yang berlangsung meriah di Kota Meulaboh itu sebelumnya berhasil menarik ribuan pengunjung dari dalam maupun luar daerah.

Antusiasme masyarakat terlihat dari padatnya area kegiatan yang dipenuhi stan UMKM yang menjual berbagai makanan dan produk lokal. Namun di balik kemeriahan tersebut, Ketua LANA, Teuku Laksamana, menilai terdapat sejumlah perilaku pengunjung yang tidak mencerminkan identitas Aceh sebagai daerah bersyariat Islam.

“Di lokasi kegiatan terlihat beberapa pasangan yang bukan mahram saling bergandengan tangan, bahkan ada yang berpelukan di tempat umum. Ini tentu sangat disayangkan, karena mencederai nilai-nilai syariat,” ujar Teuku Laksamana, Senin (13/10/2025).

Ia juga menyebut adanya sejumlah perempuan yang mengenakan busana tidak sesuai dengan ketentuan berpakaian Islami. Padahal, sebelumnya panitia bersama aparat keamanan telah mengimbau agar pengunjung menjaga batas pergaulan dan berpakaian sopan selama kegiatan berlangsung.

“Kami sangat mendukung pelestarian budaya daerah, tapi jangan sampai kegiatan tersebut justru melanggar norma-norma syariat yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh, khususnya Kota Tauhid Sufi,” tegasnya.

Teuku Laksamana meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui dinas terkait agar melakukan pengawasan lebih ketat pada kegiatan serupa. Hal itu penting dilakukan agar kegiatan budaya tetap menjadi ajang hiburan rakyat tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

“Kegiatan seperti PKAB bagus untuk mengangkat potensi daerah dan UMKM. Namun harus diiringi dengan pengawasan dan penegakan aturan syariat agar marwah Aceh tetap terjaga,” tutupnya.

Mar/hR


Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca