Langsa, haba RAKYAT | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Langsa, Maimul Mahdi S.Sos, menyesalkan kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kuala Langsa yang mempersulit eksport di Pelabuhan Kuala Langsa.
Kami sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh kepala KSOP Kuala Langsa yang mempersulit izin ekspor di pelabuhan Kuala Langsa, tegas Maimul Mahdi kepada wartawan, Rabu (1/3).
Menurutnya, jangan ada pihak yang ingin mengagalkan atau menghambat terkait ekspor dan import yang akan dilakukan oleh pihak Pemko Langsa pada tanggal 7 Maret 2023 mendatang.
Adapun alasannya kenapa Pemko Langsa komit sekali dengan ekspor ini karena memang wacana ekspor dan import ini sudah lama digagas sejak masih masa kepemimpinan Usman Abdulalah-Marzuki Hamid (Umara) hingga saat ini yakni Pj Wali Kota Langsa, Ir Said Mahdum Majid.
Karena dengan adanya ekspor dan import di Kuala Langsa dampaknya juga kepada masyarakat Kota Langsa yakni membangkitkan perekonomian dan bergeliatnya sekmen UMKM warga.
Saya sangat menyesalkan ada pihak yang mencoba menghambat apakah itu KSOP atau pihak lainnya dan ini sangat bertentangan dengan semua pihak termasuk Forkompimda Langsa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Aceh juga saat ini telah menggodok qanun tata niaga meskipun belum selesai, namun disamping itu juga Aceh memiliki kekhususan tersendiri yakni terkait izin eksport dan impor kepada seluruh pelabuhan di Aceh dan khususnya di Kota Langsa harus diberikan izin perdagangan.
Izin ekspor dan impor ini termaktub dalam MoU Helsinki dan harus diimplemtasikan di Aceh begitu juga di Kota Langsa,” terang Maimul Mahdi yang juga politisi Partai Aceh (PA) itu.
Kemudian, kalau memang ada pihak yang ingin menghambat izin eksport maupun import di Pelabuhan Kuala Langsa maka siap untuk berhadapan dengan stakeholder Pemko Langsa bahkan Forkompimda Kota Langsa.
Saya geram sekali Ikhwal pihak KSOP Kuala Langsa yang mencoba hambat Kapal KM Nagata yang akan melakukan ekspor di Pelabuhan Kuala Langsa dan ini sangat serius saya tanggapi,” pungkasnya. (HR 02)
