Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T yang berlokasi di Pulau Rimau, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kini siap beroperasi dan menargetkan sekitar 200 penerima manfaat. Foto : Wiji Lastini/haba RAKYAT.
LAMSEL – haba RAKYAT.co.id | Upaya menghadirkan pemerataan gizi hingga ke wilayah terpencil terus dikebut. Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 3T yang berlokasi di Pulau Rimau, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, kini siap beroperasi dan menargetkan sekitar 200 penerima manfaat.
Kegiatan appraisal atau penilaian lokasi telah dilakukan pada Rabu, (25/2/2026), melibatkan tim lintas instansi, termasuk Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, pemerintah daerah, serta unsur kecamatan.
Koordinator Wilayah SPPG 3T Kabupaten Lampung Selatan, Alfarizi, menjelaskan bahwa SPPG 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) ini memang diprioritaskan khusus untuk wilayah Pulau Rimau sebagai daerah terpencil.
“SPPG 3T ini kapasitas maksimalnya bisa mencapai 1.100 penerima manfaat. Namun untuk Pulau Rimau, berdasarkan pendataan sementara dan belum final, jumlah penerima manfaat sekitar 200 orang, terdiri dari siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelasnya kepada tim Bangkitpos.id di lokasi
Terkait operasional, Alfarizi menegaskan bahwa dapur SPPG 3T masih menunggu keputusan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI serta tim penilai wilayah Kabupaten Lampung Selatan, mengingat pembangunan fasilitas tersebut menggunakan anggaran keuangan negara.
“Untuk mulai operasional, kami menunggu keputusan dari DJKN dan tim penilaian daerah. Karena ini menggunakan anggaran keuangan, maka harus melalui proses administrasi dan verifikasi yang tuntas,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa saat ini dalam Surat Keputusan (SK), yang tercantum baru sebatas nama investor. Sementara untuk nama yayasan SPPG 3T Kabupaten Lampung Selatan, akan menyusul dalam proses administratif selanjutnya.
Dalam kunjungan appraisal tersebut, masing-masing dinas memiliki tugas penilaian berbeda. Dinas Kesehatan meninjau aspek higienitas dan sanitasi dapur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memeriksa instalasi pengolahan air limbah (IPAL), sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menilai aspek sosial kemasyarakatan dan kesiapan lingkungan sekitar.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan SPPG 3T benar-benar memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi kesehatan, lingkungan, maupun pemberdayaan masyarakat.
Dalam hal tenaga kerja, SPPG 3T Pulau Rimau akan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan jumlah penerima manfaat sekitar 200 orang, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan berkisar antara 10 hingga 15 orang.
“Karena penerima manfaatnya sekitar 200 orang, maka jumlah pekerja akan disesuaikan, kemungkinan 10 sampai 15 orang. Kami prioritaskan masyarakat lokal agar ikut merasakan manfaat ekonomi dari program ini,” kata Alfarizi.
Untuk sistem distribusi makanan, pihak SPPG menyesuaikan dengan kondisi geografis Pulau Rimau. Sekolah yang lokasinya dekat dengan dapur akan dilayani secara manual.
Sementara untuk titik yang lebih jauh, direncanakan menggunakan kendaraan roda dua dengan box khusus pengangkut makanan.
Skema ini diharapkan mampu menjamin ketepatan waktu distribusi sekaligus menjaga kualitas dan keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Alfarizi berharap, SPPG 3T Pulau Rimau dapat segera beroperasi agar anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah terpencil dapat merasakan manfaat yang sama seperti masyarakat di wilayah lain.
“Kami berharap SPPG 3T ini segera beroperasi, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara wilayah 3T dan wilayah lainnya. Semua anak dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan gizi yang setara,” tegasnya.
Hadirnya dapur SPPG 3T di Pulau Rimau menjadi simbol komitmen pemerataan layanan gizi hingga ke wilayah terluar. Jika seluruh tahapan administrasi rampung, dapur ini akan menjadi harapan baru bagi peningkatan kualitas kesehatan generasi
Wil/hR
Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT |
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
