DAERAH  

Orientasi 30 Anggota DPRK Agara di Pertanyakan, “Hamburkan Dana 900 Juta Saat Agara Defisit Anggaran”

Orientasi 30 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara), melaksanakan orientasi di hotel Hermes Banda Aceh selama 5 (lima) hari, mulai hari Selasa hingga Sabtu (13-17/5/2025), yang menghamburkan dana hingga sebesar Rp. 900 juta, selama 5 (lima) hari hanya buat untuk orientasi kesana.

KUTACANE – haba RAKYAT l Saat Agara defisit Anggaran dan di tengah penerapan efisiensi anggaran, 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara (Agara), justru terkesan keras di pertanyakan menghamburkan dana hingga sebesar Rp. 900 juta, selama lima hari hanya buat untuk orientasi kesana.

Sementara itu, Anggota DPRK Agara Kuta Cane itu melaksanakan orientasi di hotel Hermes Banda Aceh selama lima hari, mulai hari Selasa hingga Sabtu (13-17/5/2025).

Selanjutnya, mereka menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Agara Tahun 2025.

Kesempatan itu, Bupati LIRA Aceh Tenggara M Saleh Selian kepada wartawan Kamis (15/5/2025) siang di Kekosese menuturkan bahwa, pihaknya prihatin atas kegiatan orientasi di luar Kabupaten Aceh Tenggara, Kutacane itu.

Lanjutnya oleh karena itu, “Kan bisa digelar di Kutacane, semua narasumber bisa dihadirkan. Jangan alih-alih orientasi, dan Bimtek sebagai jalan menguras uang rakyat, dan sarana jalan-jalan anggota dewan, apalagi sekarang kita di tengah menghadapi situasi penghematan anggaran,” ujar Saleh, selaku aktivis Bupati Lira itu.

Sementara itu, Sekwan DPRK Aceh Tenggara M Hatta SE, melalui WA dari Banda Aceh Kamis (15/5/2025) siang menjelaskan bahwa, kegiatan langsung ditangani Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh, ucapnya.

Ia mengungkapkan, “Alhamdulillah semua anggota DPRK Agara antusias untuk mengikuti kegiatan orientasi ini, karena program ini harus.. ya dari awal pasca dilantik, namun karena keterbatasan keuangan daerah, kegiatan baru bisa kita laksanakan pada hari ini,” jelas Hatta.

Selanjutnya, oleh karena itu selain Aceh Tenggara, ada juga anggota DPRK dari Kabupaten/Kota lain, yang ikut nimbrung dalam cara orientasi ini, katanya.

Diantaranya, Anggota DPRK Sabang, Banda Aceh, Seumelue, Aceh Jaya dan Anggota DPRK Pidie Jaya.

Sambungnya, pada kegiatan Orientasi ini, anggota Dewan diwajibkan tetap dan harus mengikuti semua kegiatan. ”Jika ada yang tidak hadir atau kurang jam pembelajaran, maka mereka tidak akan lulus atau tidak mendapat sertifikat dari Kemendagri,” sebut Hatta.

Terkait dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri Bupati Agara, H.M Salim Fakhry diwakili Wakil Bupati dr. Heri Al Hilal ikut menyampaikan materi, terkait Isu Aktual Kebijakan dan Strategi pengembangan pembangunan Aceh Tenggara, Kutacane.

Pada acara itu dibuka langsung oleh Gubernur Aceh diwakili Plt Sekda Provinsi Aceh Nasir Muhammad Syamaun.

Dalam acara di hari kedua, peserta orientasi akan mendengarkan wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggak Ika dan NKRI dari pemateri oleh Nurlia MKom (WAM BPSDM Aceh).

Dan sekaligus dilanjutkan dengan paparan yang disampaikan oleh Ima Dwitawati MBA (Uin Araniry), dengan materi Sistem pemerintahan. Terkait Hak dan Kewajiban Anggota DPRK disampaikan oleh Cut Rita Mutia. SSos, MM, Kabid PKMS BPSDM Aceh.

Dalam hal ini, Sekwan juga menyampaikan di hari Jumat (16/5/2025) kegiatan orientasi dilanjutkan mendengarkan materi oleh Dr. Syukri Abdullah SE, MSI /USK terkait fungsi, tugas, kewenangan serta kewajiban anggota DPRK.

Materi Alat kelengkapan DPRK (AKD) oleh Kamarudin Abdullah SH, M.Si dari Kantor BPSDM Aceh (Widyaswara utama), dan kode etik DPRK Kab/Kota dan dilanjutkan terkait badan kehormatan oleh Inda Avriani SE, M.Si (BPSDM Aceh).

Selanjutnya, “Dan pada hari Sabtu (17/5/2025) semua peserta orientasi akan mengikuti tes dari Tim Penguji BPSDM Aceh,” terang Hatta sesuai dengan Tentatip Orientasi BPSDM Aceh di Hermes Hotel Banda Aceh.

Terkait dengan besaran dana kegiatan orientasi, berkisar sebesar Rp. 900 juta, untuk besaran dana per anggota DPRK, belum bisa kita sampaikan, karena semua ditangani oleh pihak BPSDM Aceh, jelas Hatta mengakhiri. (xxx)