Azhary humas PWO Aceh yang juga aktivis pemerhati sosial Aceh Timur. Foto : Red/haba RAKYAT.
ACEH TIMUR – haba RAKYAT l Operator SIKNG yang selama ini bekerja di desa untuk mendata nama nama warga miskin penerima bantuan sosial pemerintah diduga tidak profesional dalam bekerja sehingga banyak warga miskin yang namanya di coret sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pangan pemerintah tahun 2025..
“Bupati Aceh timur sudah seharusnya minta kepala desa untuk mendata warga miskin yang selama ini namanya tidak masuk dalam DTKS, untuk apa operator SINKG didesa? kalau masih banyak warga miskin yang tidak terdaftar di DTKS, begitu juga dengan Dinas Sosial tolong evaluasi kinerja TKSK dan pendamping PKH, mereka harus bekerja profesional. Karena banyak warga miskin yang pada tahun sebelum dapat bantuan, namun pada tahun ini namanya dihapus sebagai keluarga penerima manfaat”.
“Petugas jangan berdalih ada perubahan data saat di konfirmasi atau menyakahkan bulog atau pihak lain, namun harus ada solusi,” Azhary aktivis pemerhati sosial yang juga sebagai humas Persatuan Waetawan Online (PWO) Aceh.
“Saya melihat ada kesenjangan sosial di masyarakat Aceh Timur, di Kecamatan Madat. banyak warga miskin melaporkan kepada Keuchik, kenapa mereka tak mendapatkan bansos jenis apapun, PKH, BPNT atau beras raskin yang sekarang disebut bantuan beras pangan”.
“Nah solusinya warga miskin yang NIK atau namanya tidak terdaftar di DTKS harus didata ulang. Agar mereka mendapatkan bansos pemerintah”, urainya.
Padahal sebelumnya mereka mendapat BLT dari desa dan juga dapat raskin. Saat ini BLT hanya dianggarkan 15 persen dari DD dan khusus untuk warga miskin ektrim. Nah sudah seharusnya pemerintah mencari solusi, tidak membiarkan terjadi kesenjangan sosial di masyarakat, karena tidak semua warga miskin punya lahan sawah, apalagi harga beras saat ini semakin mahal di pasaran,” ungkap Azhary juga tokoh pemuda di Kecamatan Madat.
Wakil Bupati Aceh Timur T. Zainal SPd.I, MH saat dimintai tanggapannya oleh media ini lewat hp selulare nya beberapa waktu lalu mengatakan ia akan meminta pihak terkait seperti pemerintah gampong atau Dinas Sosial Aceh Timur untuk mencari solusi dalam hal tersebut.
Sementara pihak Bulog dan Dinas Sosial Aceh Timur hingga berita ini diturunkan belum berhasil dimintai keterangan nya. (***)
