Pj. Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra, ketika menyampaikan sambutan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun Aceh Tamiang tahun 2024. (Foto/ hR/ Muharram Syafri)
Aceh Tamiang, haba RAKYAT
“Melalui RDPU ini kita ingin meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan juga penyelenggaraan pemerintahan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan.”
Sebagimana hal senada disampaikan, Pj. Bupati Aceh Tamiang, Drs. Asra dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun Aceh Tamiang Tahun 2024 bersama OPD dan elemen masyarakat, di aula Setdakab, Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Selasa (7/5/2024).
“Agenda ini sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, dimana pentingnya hak publik untuk memperoleh informasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Pj. Bupati Asra menjelaskan,
RDPU menjadi salah satu fungsi pengawasan pemerintah kabupaten untuk mengetahui aspirasi ataupun laporan permasalahan yang dihadapi.
Pj. Bupati Asra berharap, agenda ini dapat menghasilkan masukan-masukan dari masyarakat, baik bagi orang perseorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan atas substansi keempat Rancangan Qanun yang dibahas guna kesempurnaan materi Raqan yang bersangkutan.
Suasana Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun Aceh Tamiang tahun 2024. (Foto/ hR/ Muharram Syafri)
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang, Dahlia Ahliana melaporkan, empat Raqan yang dibahas dalam RDPU adalah Rancangan Qanun tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2025-2045; dan Rancangan Qanun tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.
Selanjutnya, pada hari kedua yakni, Rancangan Qanun tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang terhadap Bantuan Pemerintah yang Belum ditetapkan Statusnya; dan Rancangan Qanun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. (ms)
