Sigli,haba RAKYAT |
Penjabat Bupati Pidie, Ir. Wahyu Adisiswanto, M.Si., diwakili oleh Plt. Sekda sekaligus sebagai Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pidie, Drs. Samsul Azhar bersama anggota Tim, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian secara Virtual, Senin (04/12/2023).
Rakor yang bertempat di Ruang Rapat Sekda ini juga diikuti oleh Kepala Bappeda Pidie, H. Isnaini Ibrahim, S.T., M.Si., Kepala BPS Kabupaten Pidie, Dara Dian, Kadisperindagkop UKM Pidie, Cut Afrianidar, S.H., M.Si., para Auditor inspektorat Kabupaten Pidie, dan Kabag Perekonomian dan SDA Setdakab Pidie, Teuku Khamaruzzaman, S.H., M.Si.
Ketua TPID Pidie, Drs Samsul Azhar, mengutip rilis dari Bagian Prokopim Setdakab Pidie, mengatakan, bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemkab Pidie dalam Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 sampai dengan bulan November 2023 adalah :
- Melaksanakan Operasi Pasar Murah,
- Melaksanakan Sidak Pasar dan Distributor untuk memastikan ketersedian barang dan distribusi,
- Melaksanakan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, serta
- Menggalakkan gerakan menanam, terutama komoditi bahan pokok.
Lebih lanjut Sekda Pidie mengatakan, Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Dan kebalikan dari inflasi disebut deflasi.
Pengendalian inflasi merupakan suatu kebijakan yang memiliki 4 (empat) komponen, antara lain keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Sedangkan Dasar Hukum nya yaitu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Secara khusus, Presiden RI menekankan pentingnya pengendalian inflasi sebagai salah satu dari dua tumpuan perekonomian, di samping pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah, BI dan lembaga lainnya, khususnya di tingkat daerah, diharapkan untuk melaksanakan tugas secara mendetil di setiap sektor, agar inflasi dapat terjaga.
Pada akhirnya, Drs. Samsul Azhar menjelaskan bahwa, Inflasi dapat menyebabkan nilai uang menurun, sehingga daya beli masyarakat menjadi lebih rendah. Hal ini dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah.
Inflasi yang tinggi bisa menyebabkan pendapatan riil masyarakat tergerus, karena harga barang yang semakin mahal, sehingga standar hidup mereka juga akan semakin turun. Situasi ini akan membuat masyarakat yang sudah tergolong miskin menjadi makin miskin.
Selain itu, menurut Plt. Sekda, pihaknya telah melakukan Peninjauan langsung ke lokasi pelaksanaan kegiatan Aceh Lokal Produk 2023 yang berlokasi di Pidie Convention Center (PCC) Sigli yang diselenggarakan dari tanggal 2 sampai 4 Desember 2023. Kegiatan ini didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
Bersamaan dengan itu, Pemkab Pidie juga melaksanakan Bakti Sosial dengan rangkaian kegiatan pelayanan umum. Kegiatan kegiatan ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Pidie.
Selain itu, Pemkab Pidie melalui Dinas Perdagangan Koperasi UKM (Disperdagkop UKM) Pidie juga melaksanakan kegiatan Operasi Pasar yang berlokasi di gerbang PCC pada tanggal 1 Desember 2023.
Lokasi lain dari pelaksanaan Operasi Pasar adalah Kecamatan Indra Jaya pada tanggal 2 dan 3 Desember 2023, Kecamatan Keumala tanggal 4 Desember 2023 dan Kecamatan Padang Tiji tanggal 5 Desember.
Harapan Pemkab Pidie dengan adanya Operasi Pasar ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan barang pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau.
Sekaligus dapat menciptakan stabilitas harga bahan pokok yang akan memberikan dampak bagi pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Pidie, demikian Plt Sekda, dalam rilis yang ditandatangani oleh Kabag Prokopim Setdakab Pidie, Teuku Iqbal, S.STP., M.Si.(AA/hR)
