Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., didampingi Sekda, Drs. Samsul Azhar, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Wahidin, S.STP., M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Pidie Tahun 2025 di Oproom Setdakab setempat, Selasa (14/10/2025).
Peserta kegiatan ini diari berbagai pihak, termasuk Camat, Tenaga Pendamping Profesional (TPP), unsur SKPK terkait, perwakilan Forkopincam, pengurus asosiasi BUMDes, para Direktur BUMDes dan BUMDes Bersama (BUMDesma), serta 37 BUMDes yang saat ini belum terdaftar.
Dalam sambutan dan arahannya, Bupati H. Sarjani Abdullah, menekankan, bahwa Rakor BUMDes merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan langkah strategis dalam memajukan perekonomian gampong melalui penguatan peran BUMDes.
“BUMDes adalah pilar penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai badan usaha yang dikelola oleh gampong, BUMDes memiliki peran vital untuk meningkatkan pendapatan asli gampong, membuka lapangan kerja, mengelola potensi lokal, serta mendorong inovasi ekonomi masyarakat,” ungkap Bupati.
Bupati juga memberikan apresiasi atas dedikasi para pengurus BUMDes yang telah berjuang mengembangkan usaha di tingkat gampong. Ia berharap keberhasilan BUMDes yang sudah maju dapat menjadi inspirasi bagi BUMDes lainnya di seluruh wilayah Pidie.
Bupati Pidie menekankan empat hal penting yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan, yaitu:
- Penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan pengurus BUMDes.
- Peningkatan inovasi dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan teknologi.
- Penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional untuk membangun kepercayaan publik.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital agar BUMDes dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
“Melalui Rakor ini, mari kita satukan visi dan langkah untuk memperkuat komitmen, memperluas jaringan, dan bekerja lebih keras demi kemajuan BUMDes di Kabupaten Pidie,” tegas Bupati H. Sarjani Abdullah.
Direktur Pelayanan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Aditya Hendra Krisna, S.E., M.M., juga menyampaikan, bahwa desa bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama sekaligus penggerak ekonomi lokal.
“Desa saat ini tidak lagi menjadi objek bantuan, tetapi menjadi motor penggerak utama ekonomi masyarakat. Kebijakan pembangunan desa diarahkan melalui optimalisasi BUMDes sebagai lembaga ekonomi yang tumbuh Dari, Oleh, dan Untuk masyarakat desa,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan desa agar lebih berpihak pada penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, kegiatan juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengelolaan BUM Desa, serta merumuskan langkah strategis kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa.
Turut Hadir pada Rajor ini, Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, S.H., Dandim 0102/Pidie yang diwakili oleh Pasi Intel Kodim Kapten Inf Akhmad Rijani Elmi, Wakapolres Pidie Kompol Dwi Arys Purwoko, S.IP., S.I.K., M.H , Kasi Datun Kejari Pidie Wahyuddin, S.H., M.H., serta Wakil Ketua I MPU, Pidie Tgk. H. Ilyas Abdullah.
Dengan adanya Rakor BUMDes ini, diharapkan dapat memperkuat komitmen, memperluas jaringan, dan bekerja lebih keras demi kemajuan BUMDes di Kabupaten Pidie, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.(AA/hR)
Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
