Foto. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Asra Saat Menyampaikan Arahan Dalam Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2024 Di Kecamatan Bendahara (Photo/hR/Muharram Syafri).
Aceh Tamiang, haba RAKYAT | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Asra membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2024, di Kecamatan Bendahara, pada Rabu (1/3/2023).
Dalam sambutan nya Beliau, menyampaikan agar musyawarah ini dapat bersama-sama menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
“Pada Kecamatan Bendahara, saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung program prioritas pada penanggulangan banjir dan kemiskinan,” ujar Asra.
Dikatakannya, Pemkab Aceh Tamiang berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi dalam penanggulangan banjir di wilayah hilir. Sangat disadari, dampak terparah dari bencana banjir ini terletak di kawasan hilir ditambah lagi dengan permasalahan jebolnya tanggul di beberapa titik yang memperparah keadaan banjir di kawasan itu.
“Yang harus kita pahami bersama ialah, bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) Tamiang adalah kewenangan provinsi, sehingga sebenarnya yang memiliki tanggungjawab penuh terhadap persoalan ini ada di provinsi. Kita juga sudah lakukan upaya untuk penanganan ini, di antaranya melakukan koordinasi langsung ke BNPB agar anggaran bisa turun untuk membenahi tanggul sekaligus normalisasi sungai,” sebut Asra.
Selain menekankan prioritas pembangunan pada penanggulangan banjir, Asra juga meminta kepada camat untuk bisa mengevaluasi kembali data angka kemiskinan, karena menurutnya data angka kemiskinan ekstream Kabupaten Aceh Tamiang tidak valid.
“Para Datok, agar bisa memanggil kepala dusun untuk mendata ulang masyarakat kita yang benar-benar tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Saya mohon, datalah dengan benar, sehingga kita bisa betul-betul mencari solusi untuk mengentaskan kemiskinan ini,” pintanya.
Untuk bisa menyelesaikan satu per satu persoalan di Aceh Tamiang dibutuhkan kolaborasi pada setiap lini. Ditekankan lagi oleh Asra, bahwa menyelesaikan persoalan-persoalan ini dibutuhkan sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif. Dengan artian, tidak membebankan semua penyelesaian persoalan menggunakan dana APBK. (MS)
