Sigli,haba RAKYAT I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh, menjajaki kerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pidie untuk memperkuat sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Kerja sama ini berfokus pada pendidikan politik, wawasan kebangsaan, penguatan masyarakat, serta pencegahan dan resolusi konflik.
Kerja sama ini menjadi langkah awal membangun kolaborasi yang lebih sistematis dalam merespons dinamika sosial dan politik di tengah masyarakat.
Tidak Hanya Akademik, Tapi Langsung ke Masyarakat
Kerja sama yang dijajaki tidak hanya sebatas kegiatan akademik. Ruang lingkupnya mencakup pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis kajian ilmiah.
Tujuannya, agar pemkab Pidie dan FISIP USK mampu menghadirkan kebijakan yang lebih berbasis data, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada penguatan perdamaian serta pembangunan daerah berkelanjutan.
โPerguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi berbasis ilmu pengetahuan kepada pemerintah daerah. Melalui kerja sama ini, FISIP USK ingin memperkuat kontribusi akademik dalam membaca dinamika sosial, politik dan konflik di masyarakat,โ ujar Dr. Hamdani, M.Syam, M.A., Dekan FISIP USK, Kamis (10/09/2026).
Menurut Dekan, Kabupaten Pidie memiliki dinamika sosial yang penting sebagai ruang pembelajaran dan penelitian, terutama terkait pembangunan perdamaian, ketahanan sosial, partisipasi masyarakat, demokrasi lokal, serta penguatan kelembagaan masyarakat.
Kesbangpol Butuh Dukungan Kajian Ilmiah
Kaban Kesbangpol Pidie, H. Isnaini Ibrahim, S.T., M.Si., disela kegiatan yang berlangsung di aula kantor tersebut, menilai sinergi dengan perguruan tinggi diperlukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memahami dan menangani persoalan sosial-politik secara komprehensif.
โKesbangpol membutuhkan dukungan akademik dan hasil kajian yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kebijakan. Kolaborasi dengan FISIP USK diharapkan dapat memberikan perspektif ilmiah sekaligus solusi yang relevan dengan kondisi masyarakat Pidie,โ ujarnya.
7 Bidang Potensial Kerja Sama
Dalam diskusi, kedua pihak merumuskan 7 bidang potensial yang akan dikembangkan:
- Mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi
- Penelitian dan kajian sosial-politik terkait dinamika masyarakat
- Pendidikan politik dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, generasi muda, dan ormas
- Pencegahan dan resolusi konflik berbasis masyarakat
- Penguatan kapasitas organisasi masyarakat dan komunitas lokal
- Pemetaan potensi konflik dan potensi perdamaian di tingkat lokal
- Pengembangan data dan kajian kebijakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah
Mendorong Kolaborasi Konkret
Penjajakan ini diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan dalam program- program konkret yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
FISIP USK akan berperan sebagai mitra akademik: menyediakan kajian, metodologi, pengembangan SDM, dan pendampingan program. Sementara Kesbangpol Pidie menyediakan perspektif pemerintahan, data lapangan, dan penghubung program dengan kebutuhan masyarakat.
Kolaborasi ini juga jadi ruang pembelajaran mahasiswa FISIP USK melalui penelitian lapangan, pengabdian, dan pemetaan sosial-konflik.
Penting di Konteks Aceh Pascakonflik
Dalam konteks Aceh pascakonflik, penguatan kolaborasi pemda dan perguruan tinggi dinilai penting. Perdamaian tidak hanya butuh stabilitas politik, tapi juga penguatan hubungan sosial, kepercayaan, partisipasi warga, dan kemampuan lembaga lokal mencegah konflik.
โKarena itu, kerja sama FISIP USK dan Kesbangpol Pidie diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan sosial dan perdamaian berkelanjutan di tingkat lokal,โ pungkas H. Isnaini Ibrahim.
Turut hadir juga dalam pertemuan tersebut: Dari Kesbangpol, drh Dedi Sumardi (Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekososbud dan Agama); Desi Diana Riski, S.STP., M.Si., (Kabid Politik Dalam Negeri dan Ormas), dan Zubaidah, S.Ag (Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik).
Sedangkan dari FISIP USK, Dr. Hamdani, M. Syam, M.A, (Dekan FISIP USK), Dr. Masrizal, S.Sos.I., M.A, (Wakil Dekan KAK), serta Tim Kerjasama, Afrizal, M.I.P., Feradiyana, S.H., Nurul Kamaly, M.A.P., dan Irza Maulana S.E.(AA/hR)
Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT |
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
