Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga mewakili Bupati, saat menghadiri rapat evaluasi pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan, di aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok. Foto: Rahmat Nduru/haba RAKYAT.
TAPANULI SELATAN – haba RAKYAT l Upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting mendapat perhatian di tingkat nasional. Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, berhasil menekan prevalensi stunting secara signifikan dari 39 persen pada 2022 menjadi hanya 6,6 persen pada 2025. Capaian ini menempatkan Tapsel sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua di Sumut setelah Kota Tanjungbalai.
Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga mewakili Bupati mengungkapkan hal itu saat menghadiri rapat evaluasi pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan, di aula Sarasi, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, pada Kamis (11/9/2025).
Ia menegaskan, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran kepala desa dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas politik sekaligus mendukung program pembangunan.
“Kalau situasi tidak kondusif, bagaimana kita bisa menjalankan program pembangunan. Karena itu saya minta peran kepala desa agar tetap menjaga suasana di desa masing-masing,” ujar Jafar.
Selain stunting, Jafar menyoroti masih tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Sumut, termasuk Tapsel yang masuk zona berbahaya. Ia menyampaikan bahwa persoalan TBC menjadi pembahasan serius dalam rapat koordinasi bersama Mendagri, Menkes, dan Menko PMK di Jakarta.
“Peran kepala desa sangat penting untuk menurunkan angka penularan, termasuk dalam mendata warga yang tertular,” tegasnya.
Jafar juga menekankan pentingnya percepatan program ketahanan pangan yang merupakan mandat prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta seluruh desa segera mengeksekusi program tersebut paling lambat September 2025, termasuk program Koperasi Merah Putih, program 1000 kolam, serta inovasi berbasis program MBG.
“Kita ingin semua desa benar-benar serius, karena ketahanan pangan adalah kunci dan program ini menjadi prioritas nasional. Lokasi kegiatan harus mudah dijangkau agar bisa dimonitor secara langsung,” ujarnya.
RAN/hR
Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
