Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah SE, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025-2029, di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (15/5/2025). Foto : Redaksi/haba RAKYAT.
BANDA ACEH – haba RAKYAT l Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah SE, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMA 2025-2029, yang dilaksanakan di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (15/5/2025).
Acara itu diikuti ratusan peserta yang terdiri dari unsur Kementerian/Lembaga Pusat, Anggota DPR/DPD RI, Anggota Forkopimda Aceh, Ketua Komisi DPRA, Kepala SKPA, Bupati/Wali Kota se-Aceh, Kepala Bappeda se-Aceh, Akademisi, Perbankan, Dunia Usaha, LSM, dan Tokoh Masyarakat.
Kesempatan itu, Fadlhullah menjelaskan gambaran terbentuknya 6 gugus tugas atau gugus tugas berdaya gerak tinggi, agar pelaksanaan program kerja tidak terjebak pada pola “Business As Usual” atau biasa biasa saja.
Adapun enam gugus tugas itu Pertama, meliputi Satgas Pengetasan Kemiskinan dan Stunting yang mengintegrasikan program sosial, voucher pangan bergizi di ribuan gampong, dan pemanfaatan BLU rumah sakit daerah, jelasnya.
Kedua, Satgas Penguatan Birokrasi dan Good Governance yang menerapkan Aceh Digital Single Window, sehingga perizinan usaha dan investasi selesai dalam waktu yang singkat.
Ketiga adalah Task Force Percepatan Investasi dan Industri yang memprioritaskan realisasi FTZ Sabang, KEK Arun, dan layanan after-care bagi investor,” sebut Fadhlullah.
Keempat adalah Satgas kemandirian pangan dan pengurangan defisit antar daerah yang menyiapkan sentra beras premium, bawang, dan hasil bumi lainnya yang bisa menjadikan Aceh sebagai Brebes-nya Sumatera, serta cold-chain hasil laut.
Kelima, Task Force Pengembangan Pariwisata Halal untuk mensertifikasi seluruh destinasi, membuka charter flight, dan menggelar Aceh International Halal Festival. Dan terakhir Satgas Kemandirian Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang mengoptimalkan PAD digital, dan skema daur ulang aset.
Keenam Keberhasilan desk ini mensyaratkan kolaborasi yang menyeluruh, oleh karena itu kami menuntut dukungan regulasi, serta asistensi Kementerian Dalam Negeri guna mempermudah KPBU lintas Kabupaten, memperkuat BUMD, dan mengharmonisasi perda investasi,” ujar Fadhlullah.
Dalam kesempatan itu juga, Wagub Fadhlullah menyampaikan besar harapannya agar pada momentum RKP Nasional 2026 nanti, Pemerintah Pusat dapat menambah sejumlah Proyek Strategis Nasional atau PSN di Aceh.
“Dan kami juga berharap kepada anggota DPR dan DPD RI yang mewakili Aceh di pusat, agar ikut memperjuangkan hak-hak Aceh di tingkat nasional nantinya.” pinta Fadhlullah.
Wagub juga mengakui, jika anggaran fisikal di Aceh masih didominasi oleh dana yang ditransfer dari pusat. Sehingga pertumbuhan perekonomian di Aceh pun, sangat bergantung pada anggaran Pemerintah Daerah.
Lanjutnya, oleh sebab itu Wagub Aceh kembali mengharapkan dukungan semua pihak terkait, agar rancangan revisi UUPA tentang perpanjangan dana Otsus Aceh dapat disetujui dan disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat, harap Fadhlullah.
Kesempatan yang sama, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, yang hadir secara virtual menyampaikan bahwa, perencanaan kerja Pemerintah Daerah harus sesuai dengan rencana kerja Pemerintah Pusat. Hal tersebut penting, agar Pemerintah Pusat dan Daerah dapat saling mendukung dalam melaksanakan program kerja Pemerintah.
Ia juga mengatakan, “Sinkronisasi perencanaan ini sangatlah penting, untuk mengefektifkan program kerja, keberhasilan bukan di satu tingkatan saja, akan tetapi menyeluruh,” pungkas Safrizal ZA.
Red/hR
