Sigli,haba RAKYAT I Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Pidie mengecam keras dugaan tindakan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, terhadap Plt. Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) Pidie Jaya saat pelaksanaan penertiban menjelang Hari Ulang Tahun Kabupaten Pidie Jaya.
Kepala Perwakilan YARA Pidie, Junaidi, S.H., menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka peristiwa itu merupakan preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Seorang Wakil Bupati seharusnya menjadi teladan dalam bersikap, menjaga etika pemerintahan, serta menghormati aparat yang bekerja di bawah koordinasi pemerintah daerah.
“Pemimpin tidak dibentuk untuk ditakuti, tetapi untuk dihormati karena integritas dan keteladanannya. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan yang mengarah pada kekerasan terhadap bawahan. Jabatan bukanlah legitimasi untuk memperlakukan bawahan secara sewenang-wenang,” tegas Junaidi, Selasa (21/07/2026) malam.
Menurut YARA, hubungan antara kepala daerah dengan aparatur sipil negara harus dibangun atas dasar profesionalisme, penghormatan terhadap hukum, dan etika birokrasi.
Apabila seorang pejabat menggunakan pendekatan intimidatif, maka hal tersebut berpotensi merusak moral ASN, menurunkan semangat kerja, serta menciptakan budaya birokrasi yang dipenuhi rasa takut.
YARA juga mengingatkan bahwa tindakan seorang kepala daerah maupun wakil kepala daerah selalu menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu, setiap sikap yang dipertontonkan kepada publik akan menjadi ukuran kualitas kepemimpinan di Kabupaten Pidie Jaya.
“Pemimpin yang baik mampu mengendalikan emosi, bukan mempertontonkan kemarahan. Jika ada kesalahan bawahan, tersedia mekanisme pembinaan, evaluasi, dan penegakan disiplin sesuai aturan. Bukan dengan tindakan yang diduga mengandung unsur kekerasan,” lanjutnya.
Atas mencuatnya dugaan insiden tersebut, YARA mendesak Bupati Pidie Jaya untuk melakukan evaluasi secara objektif dan transparan. Bila terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka proses hukum harus berjalan tanpa intervensi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
YARA juga meminta aparat penegak hukum bertindak profesional apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Semua warga negara, termasuk pejabat daerah, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law).
Di akhir pernyataannya, YARA mengingatkan bahwa Kabupaten Pidie Jaya membutuhkan pemimpin yang mengedepankan dialog, keteladanan, dan penghormatan terhadap martabat setiap aparatur.
“Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang lagi. Kepemimpinan yang baik lahir dari kebijaksanaan, bukan dari kemarahan. Masyarakat Pidie Jaya berhak dipimpin oleh pemimpin yang santun, beretika, dan mampu menjadi contoh bagi seluruh aparatur pemerintahan,” pungkas Junaidi.(AA/hR)
Eksplorasi konten lain dari Media haba RAKYAT |
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
