
Sigli,haba RAKYAT I Pelayanan sosial tidak boleh hanya berjalan dari balik meja kantor. Harus didengar langsung dari masyarakat yang dilayani.
Itulah semangat yang dibawa Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pidie saat menggelar Forum Konsultasi Pelayanan Publik (FKP) Standar Pelayanan, Kamis (19/11/2026) di Aula Dinas Sosial Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

Forum ini digelar sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Pelayanan Publik, dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan FKP di Lingkup Instansi Pemerintah.
Hadir dalam forum tersebut unsur masyarakat, pengguna layanan, tokoh masyarakat, LSM, insan pers, hingga jajaran internal Dinsos dan instansi terkait lainnya. Semua duduk bersama, berdiskusi terbuka, tentang bagaimana pelayanan sosial di Pidie seharusnya berjalan: lebih cepat, lebih transparan, dan lebih manusiawi.
Kadinsos Pidie, Irwansyah Putra, M.Kes., mengatakan, FKP bukan sekadar formalitas. Ini adalah ruang bagi masyarakat untuk menilai dan memberi masukan langsung terhadap standar pelayanan yang selama ini diterapkan Dinsos.
“Kami tidak ingin standar pelayanan hanya kami susun sendiri di dalam ruangan. Masyarakat yang merasakan langsung, masyarakat juga yang harus menilai. Apa yang kurang, apa yang lambat, apa yang harus diperbaiki, silakan sampaikan di forum ini,” ujar Irwansyah Putra.
Menurutnya, Dinsos melayani kelompok masyarakat yang paling rentan, mulai dari penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar, hingga keluarga miskin. Karena itu, pelayanan harus benar-benar hadir dengan empati, bukan sekadar administrasi.

“Pelayanan sosial itu menyentuh orang-orang yang sedang sulit. Jangan sampai mereka datang ke kantor sudah susah, pulang tambah susah karena pelayanan kita berbelit-belit. Lewat FKP ini, kita perbaiki bersama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, peserta juga diajak membahas secara rinci standar pelayanan Dinsos, mulai dari persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, hingga mekanisme pengaduan.

Setiap masukan dari peserta dicatat sebagai bahan penyempurnaan standar pelayanan ke depan.
Dengan adanya FKP ini, Dinsos Pidie berharap pelayanan publik di bidang sosial semakin terbuka, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Pidie.(AA/hR)






