Gali PAD, Nurchalis Dorong Pemerintah Bangun Pelabuhan Ekspor CPO

Nurchalis Anggota Komisi III DPRA, saat mengikuti acara Rapat Kerja bersama PKS dan Perkebunan Kelapa Sawit Se Barat Selatan Aceh, di Parkside Meuligoe Hotel Meulaboh. Foto : Mardianto/haba RAKYAT.

MEULABOH – haba RAKYAT l Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan bagi Pemerintah Daerah maupun Propinsi, perlu digali dengan serius oleh Pemerintah, yaitu dari perusahaan kelapa sawit terutama di wilayah Barat Selatan Aceh.

Diketahui, selama ini Perusahaan Kelapa Sawit di Aceh dalam mengekspor Crude Palm Oil (CPO) nya melalui Medan, hal ini tentunya pajak yang angkanya triliunan masuk keluar daerah, sekarang bagaimana caranya pajak tersebut bisa menjadi PAD pemerintah Aceh, yaitu dengan membangun Pelabuhan khusus ekspor CPO keluar Negeri, jangan seperti pepatah Aceh “Buya Krueng teu dong-dong, buya tamong meuraseuki” demikian dikatakan Nurchalis Anggota Komisi III DPRA, pada Jumat (31-10-2025) pada acara Rapat Kerja bersama PKS dan Perkebunan Kelapa Sawit Se Barat Selatan Aceh, di Parkside Meuligoe Hotel Meulaboh.

Kegiatan yang di prakarsai oleh Komisi III DPRA juga membahas mengenai BBM Industri yang dipergunakan oleh perusahaan, untuk dapat melaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), sebanyak 89 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) wilayah Barat Selatan diundang dalam acara tersebut, turut hadir Ketua Komisi III DPRA Hj. Aisyah Ismail, dan Bunda Salma yang juga anggota Komisi III.

Sementara itu, Kabid Pendapatan BPKA Saumi Elfiza, SE. M.Si. AK CA mengatakan Sesuai dengan Undang-undang 1 AKPD Tahun 2022 bahwa pemerintah Daerah sudah harus meningkatkan pendapatan secara mandiri.

“Sesuai dengan amanat undang undang tersebut Pemerintah Aceh sudah menindak lanjutinya, bagaimana memaksimalkan pajak dari bahan bakar minyak, semua yang menggunakan minyak di Aceh ya pajaknya masuk ke Aceh”, katanya

Pajak Bahan Bakar Minyak di Aceh meningkat dari Rp 430 miliar saat ini di tahun 2025 sudah mencapai Rp 580 miliar, pemerintah gencar memberikan sosialisasi kepada perusahaan PKS mengenai pembayaran pajak untuk menjadi PAD.

Mar/hR