DAERAH  

Puluhan Aliansi Masyarakat Madina Gelar Unjuk Rasa di Kantor Dinas PUPR

banner 120x600

Puluhan Mahasiswa Yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Mandailing, gelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Kompelek Perkantoran Payaloting Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan, Kamis 25/8/2022 (Fhoto:hR/UR).

Madina, haba RAKYAT | Puluhan Mahasiswa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Mandailing Natal berunjuk rasa di halaman Kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatra Utara (SUMUT). Kamis (25/8/2022).

Puluhan massa pengunjuk rasa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Mandailing Natal, setiba dikantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) sekira pukul 10.20 Wib, menggunakan kendaraan roda 2 (dua), dan dikawal aparat kepolisian Mandailing Natal.

Sesuai Pernyataan Sikap Aliansi Masyarakat Mandailing yang dikomandani Hambali meminta Kepada Bupati Mandailing Natal H. Muhammad Jak’far Sukhairi Nasution, agar mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Rully Anriadi ST, Karena kami menduga sering melakukan peraktek KKN, baik sewaktu menjabat di Dinas Pendidikan dan Lembaga Pelayanan Serta Elektronik (LPSE) Mandailing Natal.

Aliansi Masyarakat Mandailing Natal meminta kepada Novan Hadian SH, SH, Kejaksaan Negeri Mandailing Natal agar memeriksa Bapak Rully Anriadi ST, yang kami duga dengan sengaja melanggar PERPRES nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 07 PRT/M/ tahun 2019 tentang instandar dan pedoman pengadaan jasa kontruksi melalui penyedia.

Aliansi Masyarakat Mandailing Natal meminta Kejaksaan Negeri Mandailing Natal memanggil bapak Rully Anriadi ST, dalam dugaan indikasi KKN tender dana DAK 2019 oleh Ptl Kadis PUPR sebagai ketua ketua Pokja dilayanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Mandailing Natal.

Kami Masyarakat Mandailing Natal menduga ada indikasi KKN dilingkungan Pokja ULP Kabupaten Mandailing Natal yang merubah jadwal penutupan pemasukan penawaran pada paket pejerjaan Pembangunan Baru Bagi Daerah yang belum memiliki layanan air minum Desa Sibio – bio Kecamatan Kotanopan dengan kode tender 1194373.

Plt, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal Rully Anriadi ST, menanggapi massa pengunjuk rasa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Mandailing Natal supanya mengakuratkan data adek-adek mahasiswa dan di perjelas intinya semua kegiatan anggaran Dinas ada donline Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebut Rully Anriadi ST,

Setelah menanggapi komentar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), mahasiswa yang mengatas namakan Aliansi Masyarakat Mandailing Natalpun membubarkan diri secara kondusif. (Udin Ray)

banner 325x300