Photo : Muhmmad Azhar Ketua GRAM.
Lhoksukon, haba RAKYAT | Ketua Gerakan Masyarakat Aceh Membangun (GRAM) Muhammad Azhar mendukung setiap langkah yang telah dilakukan oleh PJ Bupati Aceh Utara Azwardi, AP, MSi yang meninjau langsung kondisi rumah tidak layak huni warga miskin di pedalaman Aceh Utara. Senin lalu (01/08). Hal tersebut di sampaikan oleh Muhammad Azhar. Selasa 2 Agustus 2022.
Muhammad Azhar menyebutkan bahwa PJ Bupati Aceh Utara telah melakukan beberapa kunjungan ke pedalaman Aceh Utara untuk melihat langsung realitas warga miskin di lapangan. Dimana PJ Bupati Aceh Utara pada Senin (01/08) kemarin mengunjungi Kecamatan Sawang untuk melihat beberapa rumah tidak layak huni di sana.
Menanggapi permasalahan itu ketua GRAM Muhammad Azhar mendesak PJ Bupati Aceh Utara jangan hanya terpaku pada penggunaan Dana Desa, namun juga dengan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara, untuk lebih fokus kepada peningkatan ekonomi rakyat dan penuntasan kemiskinan, tegas Muhammad Azhar kepada beberapa awak media saat ditemui.
Muhamad Azhar mencotohkan dimana banyak program pemerintah yang sumber anggarannya dari APBK digunakan tidak tepat sasaran, seharusnya pemerintah lebih ketat lagi melakukan pengawasan, dan disini juga diperlukan data yang real.
“Para SKPK Aceh Utara jangan hanya duduk manis menerima data yang tidak valid. Hari ini kalau kita tanyakan berapa jumlah data warga miskin yang real, mereka pasti kalang kabut menjawabnya”, ungkap M Azhar
Menurut Muhammad Azhar, saat ini juga banyak dinas-dinas melakukan kegiatan atau pertemuan-pertemua di Lhokseumawe.”Seharusnya mereka harus lebih fokus untuk peningkatan di wilayah Ibukota Aceh Utara, jangan beralasan hari ini Lhoksukon tidak ada lokasi,” cetusnya.
Sementara PJ Bupati mengatakan dirinya ingin merubah wajah Aceh Utara dari kemiskinan, oleh karenanya, kita tantang PJ Bupati Aceh Utara untuk membuktikan perkataannya, jangan hanya ngomong doank di media, sementara realita di lapangan berlainan dengan perkataan sang PJ Bupati, sebagai contoh kecil saja, banyak pertemuan-pertemuan dinas Aceh Utara selama ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, bahkan mirisnya lagi pertemuan itu dilakukan di Hotel-hotel swasta, ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa perkataan PJ Bupati Aceh Utara hanya ngomong doank, alias “Cilet meulisan bak rueng Rakyat Ubiet Aceh Utara”.
Kalau memang Pemerintah Aceh Utara benar-benar mau merubah wajah Aceh Utara dari Kemiskinan, kenapa acara-acara tersebut tidak diadakan di Aceh Utara? sebut Muhammad Azhar seraya meminta setidaknya dengan dilakukan kegiatan – kegiatan pemerintahan di ibu Kota Aceh Utara yaitu Lhoksukon, agar dapat meningkatkan perputaran ekonomi Aceh Utara dan dapat meningkatkan PAD Aceh Utara itu sendiri,” harap nya.
“Hari ini Pemerintah Aceh Utara membangun perputaran ekonomi di luar Aceh Utara, sementara di media bicaranya membangun ekonomi Aceh Utara, itu kan munafik namanya. Jadi apa juga fungsi Lhoksukon sebagai ibukota kabupaten Aceh Utara yang telah kita buat komitmen bersama kita jadikan ibu kota”, kata Muhammad Azhar.
Hari ini saya kira PJ Bupati Aceh Utara harus lebih fokus pada penuntasan kemiskinan, dan juga peningkatan ekonomi masyarakat, serta perbaikan data, dan bukan hanya membangun pencitraan semata, dan berbicara omong kosong. PJ Bupati harus segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para SKPK dan juga data yang telah disodorkan serta juga publikasi berapa data real kemiskinan di Aceh Utara. Kalau memang niat PJ ingin membangun Aceh Utara ke arah lebih baik”, tandas M Azhar.
Diberitakan berbagai media daring sebelumnya, Dalam kunjungan langsung PJ Bupati Aceh Utara melihat masih banyak rumah warga miskin yang tidak layak huni.
Oleh karena nya Pj Bupati Aceh Utara mengajak para stakeholder untuk memprioritaskan pemanfaatan dana desa untuk percepatan pertumbuhan ekonomi gampong. Pemanfatan dana gampong melalui BUMG harus tepat sasaran, artinya menyentuh usaha masyarakat sehingga usaha ekonomi lemah segera bangkit dan mampu meningkatkan ekonomi gampong dan masyarakat dan juga menekankan sistim pendataan sosial kependudukan yang akurat, sehingga dapat menjadi acuan dalam setiap perencanaan pembangunan. (Raz)
