DAERAH  

Sekda Pidie hadiri Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tindak lanjut Pertemuan Abu Sarjani dengan Mensos RI

Sigli,haba RAKYAT I Bupati Pidie, H. Sarjani Abdullah, S.H., M.H., (Abu Sarjani) bersama Tim, Rabu 19 Maret 2925 lalu temui Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membahas berbagai program bantuan untuk masyarakat Pidie.

Dan salah satu pembicaraan antara Abu Sarjani dengan Gus Ipul dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemensos RI, Jakpus, pada waktu itu adalah tentang pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pidie.

Adapun tindak lanjut dari hasil pertemuan tersebut, pada Kamis 17 April 2025 kemarin, Sekda, Drs. Samsul Azhar, bersama sejumlah pejabat Pidie terkait lainnya di undang oleh Kemensos, bertempat di Gedung Konvensi TMPN Kalibata, Jaksel, untuk menghadiri Pembahasan dan Klarifikasi Usulan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari Pemda dan Perguruan Tinggi.

Sejumlah pejabat terkait yang mendampingi Sekda Drs. Samsul Azhar, pada kegiatan itu adalah, Plt. Ass I, Safrizal, S.STP., M.Ec.Dev; Kepala Bappeda, H. Isnaini, S.T., M.Si; Plt. Kadinsos, Muhammad Husin Yahya, S.Ag; Kadisdik, H. Yusmadi Kasem, S.Pd., M.Pd; Kabag Hukum, Marlinda Aiha, S.T., S.H., M.H; Kabid Limjansos, Irwansyah Putra, M.Kes., dan pejabat dari Dinas PKPR Pidie.

“Kegiatan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, tentang program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu upaya dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia”, jelas Plt. Kadinsos Pidie, Muhammad Husin Yahya, S.Ag., Sabtu (19/04/2025) malam.

Sebelumnya kita sudah sampaikan surat permohonan dan Bupati bersama Tim juga sudah temui Mensos Ri. Dalam kehadiran Sekda yang didampingi sejumlah pejabat terkait, kepada pihak Kemensos sudah dipaparkan tentang kesiapan Pidie terkait lokasi maupun kondisi dan fasilitas pendukung lainnya.

“Sekda, bapak Samsul Azhar, pada kesempatan itu mengatakan, bahwa Pidie menyambut baik program Presiden Prabowo melalui Kemensos, di mana program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pengentasan kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan ekstrim lewat pendidikan”, kata Plt. Kadinsos, mengulangi ucapan Sekda.

Usai penandatanganan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi usulan Sekolah Rakyat dari Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dengan pejabat Kemensos RI, Sekda menyampaikan harapan besarnya dengan program ini.

“Program ini salah satu kunci pembentuk karakter generasi muda, generasi penerus kita dalam jangka panjang, khususnya lewat bidang pendidikan, yang merupakan modal dalam membangun daerah untuk mencapai kesejahteraan rakyat”, demikian ungkapan Sekda yang disampaikan oleh Plt. Kadinsos, Muhammad Husin Yahya.

Sebagai informasi (sumber Meta AI Gemini Google), Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang miskin ekstrem.

Program ini dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dan dirancang sebagai sekolah berasrama (Boarding School).

Tujuannya adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

Berikut beberapa poin penting tentang Sekolah Rakyat :

Sasaran, Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, terutama yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat tidak dipungut biaya, termasuk seragam, makanan, dan tempat tinggal (asrama).

Sekolah Rakyat memiliki konsep asrama, di mana siswa akan tinggal dan belajar di sekolah.

Sekolah Rakyat
menggunakan kurikulum nasional dengan penekanan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan.

Tujuannya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas, meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Untuk pendaftaran,
dibuka secara bertahap dengan proses seleksi yang melibatkan verifikasi status ekonomi dan tes akademik.

Lokasi
Pembangunan Sekolah Rakyat tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dengan target 53 unit yang siap beroperasi di tahun ajaran 2025/2026.

Sejarah Singkat,
dalam masa penjajahan Jepang, sekolah dasar disebut sebagai Sekolah Rakyat (SR). Setelah Indonesia merdeka, SR berubah menjadi Sekolah Dasar (SD).

Perbedaan dengan Sekolah Umum,
Sekolah Rakyat memiliki beberapa perbedaan dengan sekolah umum, antara lain Konsep Asrama. Sekolah Rakyat berkonsep asrama, sedangkan sekolah umum tidak.

Sasaran Sekolah Rakyat dikhususkan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, sedangkan sekolah umum menerima siswa dari berbagai latar belakang ekonomi.

Kurikulum, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum dengan penekanan pada penguatan karakter, sedangkan kurikulum sekolah umum lebih fokus pada mata pelajaran formal.(AA/hR)